Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
04 Nov 2025

Studi Tiru JDIH Kota Administrasi Jakarta Barat ke JDIH Kemenko Infra

Jakarta — Dalam rangka meningkatkan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat, Tim JDIH Kota Adminitrasi Jakarta Barat melakukan Studi Tiru Pengelolaan JDIH Kemeneterian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) pada tanggal 4 November 2025.

Tujuan dari studi tiru ini untuk mempelajari strategi dan praktik terbaik yang telah diterapkan oleh JDIH Kemenko Infra dalam upaya mencapai pengelolaan JDIH yang sempurna. Melalui kunjungan ini, Tim JDIH Kota Administrasi Jakarta Barat berharap dapat memperoleh wawasan mengenai langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan kinerja serta meraih nilai sempurna dalam pengelolaan JDIH.

“Kami harus banyak belajar dari yang sudah mendekati sempurna” Ujar Bu Hilmy selaku Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sebagaimana diketahui, JDIH Kemenko Infra mendapatkan peringkat ke-1 (satu) kategori Kementerian dengan nilai 99. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi Tim JDIH Kota Administrasi Jakarta Barat untuk terus berinovasi dan memperkuat tata kelola dokumentasi dan informasi hukum di lingkup Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Tim JDIH Kemenko Infra memaparkan perjalanan dan berbagai inovasi yang dilakukan selama ini hingga mendapatkan nilai terbaik. Dalam paparan tersebut Tim JDIH Kota Administrasi Jawa Barat sangat tertarik dengan pengelolaan yang telah dilakukan oleh JDIH di Kemenko infra, banyak wawasan yang dapat diambil dalam diskusi tersebut.

Selanjutnya Tim JDIH Kemenko Infra memberikan saran dan masukan terkait hasil penilaian dan evaluasi JDIH Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2024. Diharapkan, masukan tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Kota Administrasi Jakarta Barat. Melalui kegiatan ini, JDIH Kemenko Infra juga berkomitmen terus untuk memberikan layanan informasi hukum yang lebih baik kepada masyarakat.