ABSTRAK

:

• untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, diperlukan pengaturan terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

• Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 33 Tahun 2012; Pepres No. 145 Tahun 2024; Permenko Infra No. 1 Tahun 2024.

• Peraturan Menteri Koordinator mengatur tentang pembentukan dan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan guna mewujudkan pengelolaan dokumentasi hukum yang tertib, terpadu, serta pelayanan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Melalui peraturan ini ditetapkan struktur organisasi JDIH beserta tugas dan fungsi masing-masing unsur, pengelolaan dokumen hukum secara elektronik yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, mekanisme evaluasi dan pembinaan, pemberian penghargaan berupa Juristica Awards, serta dukungan pendanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Catatan

:

• Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025;
• Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No. 1 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.