Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Advance Search
Semua Jenis
Hukum Administrasi Negara
Pilih Tahun
Semua Lembaga & Instansi
Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No PKS.120/D.IV/Maritim/VIII Tahun 2017

tentang Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Muatan Kemaritiman

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor PKS.120/D.IV/Maritim/VIII/2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Muatan Kemaritiman
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
No. Perjanjian Kerja Sama PKS.120/D.IV/Maritim/VIII/2017
Jenis/Bentuk  Perjanjian Kerja Sama
Singkatan Jenis/Bentuk  PKS
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 15 Agustus 2017
Subjek PENGEMBANGAN - PENERAPAN - KURIKULUM - KEMARITIMAN
Status Perjanjian Kerja Sama Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-



Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No PKS.120/D.IV/Maritim/VIII Tahun 2017

tentang Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Muatan Kemaritiman

Infografis






Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No PKS.120/D.IV/Maritim/VIII Tahun 2017

tentang Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Muatan Kemaritiman

Video



Mulai


Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No ADDENDUM/PKS/01/SES/DI Tahun 2017

tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Perubahan/Addendum Atas Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Nomor ADDENDUM/PKS/01/SES/DI/2017 tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
No. Perjanjian Kerja Sama ADDENDUM/PKS/01/SES/DI/2017
Jenis/Bentuk  Perjanjian Kerja Sama
Singkatan Jenis/Bentuk  PKS
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 Mei 2017
Subjek PENYEDIAAN - INDIKATOR - EKONOMI MARITIM
Status Perjanjian Kerja Sama Mengubah Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Nomor PPK/03/D.I/Maritim/I/2017 tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-



Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No ADDENDUM/PKS/01/SES/DI Tahun 2017

tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim

Infografis






Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No ADDENDUM/PKS/01/SES/DI Tahun 2017

tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim

Video



Mulai


Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No PPK/03/D.I/Maritim/I Tahun 2017

tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Nomor PPK/03/D.I/Maritim/I/2017 tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
No. Perjanjian Kerja Sama PPK/03/D.I/Maritim/I/2017
Jenis/Bentuk  Perjanjian Kerja Sama
Singkatan Jenis/Bentuk  PKS
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 19 Januari 2017
Subjek PENYEDIAAN - INDIKATOR - EKONOMI MARITIM
Status Perjanjian Kerja Sama Diubah dengan Perubahan/Addendum Atas Perjanjian Kerja Sama Antara Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik Nomor ADDENDUM/PKS/01/SES/DI/2017 tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-



Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No PPK/03/D.I/Maritim/I Tahun 2017

tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim

Infografis






Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No PPK/03/D.I/Maritim/I Tahun 2017

tentang Penyediaan Indikator Ekonomi Maritim

Video



Mulai


Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIII/MARITIM/VIII Tahun 2016

tentang Percepatan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Bidang Koordinasi Infrastruktur

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 01/PKS/DIII/MARITIM/VIII/2016 tentang Percepatan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Bidang Koordinasi Infrastruktur
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
No. Perjanjian Kerja Sama 01/PKS/DIII/MARITIM/VIII/2016
Jenis/Bentuk  Perjanjian Kerja Sama
Singkatan Jenis/Bentuk  PKS
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 19 Agustus 2016
Subjek PERCEPATAN - PENINGKATAN - TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI - INFRASTRUKTUR
Status Perjanjian Kerja Sama Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-



Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIII/MARITIM/VIII Tahun 2016

tentang Percepatan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Bidang Koordinasi Infrastruktur

Infografis






Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIII/MARITIM/VIII Tahun 2016

tentang Percepatan Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Bidang Koordinasi Infrastruktur

Video



Mulai


Perjanjian Kerja Sama
Nota Kesepahaman Bersama No 700/D.IV/MARITIM/VIII Tahun 2016

tentang Kerjasama Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Nota Kesepahaman Bersama
Judul Nota Kesepahaman Bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Universitas Negeri Medan Nomor 700/D.IV/MARITIM/VIII/2016 tentang Kerjasama Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
No. Perjanjian Kerja Sama 700/D.IV/MARITIM/VIII/2016
Jenis/Bentuk  Nota Kesepahaman Bersama
Singkatan Jenis/Bentuk  NKB
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 19 Agustus 2016
Subjek KERJASAMA - PENGUATAN - KAPASITAS MASYARAKAT - KAWASAN DANAU TOBA
Status Perjanjian Kerja Sama Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-



Perjanjian Kerja Sama
Nota Kesepahaman Bersama No 700/D.IV/MARITIM/VIII Tahun 2016

tentang Kerjasama Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba

Infografis






Perjanjian Kerja Sama
Nota Kesepahaman Bersama No 700/D.IV/MARITIM/VIII Tahun 2016

tentang Kerjasama Penguatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Danau Toba

Video



Mulai


Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIV/MARITIM/VII Tahun 2015

tentang Pemanfaatan KRI Arung Samudera Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 01/PKS/DIV/MARITIM/VII/2015 tentang Pemanfaatan KRI Arung Samudera Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
No. Perjanjian Kerja Sama 01/PKS/DIV/MARITIM/VII/2015
Jenis/Bentuk  Perjanjian Kerja Sama
Singkatan Jenis/Bentuk  PKS
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 22 Juli 2015
Subjek PEMANFAATAN - KRI ARUNG SAMUDERA
Status Perjanjian Kerja Sama Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-



Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIV/MARITIM/VII Tahun 2015

tentang Pemanfaatan KRI Arung Samudera Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Infografis






Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIV/MARITIM/VII Tahun 2015

tentang Pemanfaatan KRI Arung Samudera Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Video



Mulai


Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIV/MARITIM/V Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2015

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor 01/PKS/DIV/MARITIM/V/2015 tentang Pelaksanaan Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2015
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
No. Perjanjian Kerja Sama 01/PKS/DIV/MARITIM/V/2015
Jenis/Bentuk  Perjanjian Kerja Sama
Singkatan Jenis/Bentuk  PKS
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 27 Mei 2015
Subjek PELAKSANAAN - EKSPEDISI NUSANTARA JAYA - 2015
Status Perjanjian Kerja Sama Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-



Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIV/MARITIM/V Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2015

Infografis






Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 01/PKS/DIV/MARITIM/V Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2015

Video



Mulai


Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 8/PKS/MARVES Tahun 2021

tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Judul Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Perkumpulan Pusat Inovasi Tata Kelola dan Kebijakan "Pitaka Indonesia" Nomor 8/PKS/MARVES/2021 tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No. Perjanjian Kerja Sama 8/PKS/MARVES/2021
Jenis/Bentuk  Perjanjian Kerja Sama
Singkatan Jenis/Bentuk  PKS
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 8 Oktober 2021
Subjek ANALISIS - KEBIJAKAN - PERIZINAN - INVESTASI STRATEGIS - PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR - KALIMANTAN UTARA
Status Perjanjian Kerja Sama Tidak Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran

-



Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 8/PKS/MARVES Tahun 2021

tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara

Infografis






Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama No 8/PKS/MARVES Tahun 2021

tentang Analisis Kebijakan Perizinan Proyek Investasi Strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Studi Kasus Kalimantan Utara

Video



Mulai


789 dari 824 Staatsblad
Staatsblad
Staatsblad No 145 Tahun 1927

Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Staatsblad
Judul Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 145 Jaar 1927 Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie
T.E.U. Badan / Pengarang Staatsblad van Nederlandsch-Indie
No. Peraturan 145
Jenis/Bentuk Peraturan Staatsblad van Nederlandsch-Indie
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan WALVISSCHEN - JACHT
Tempat Penetapan Nederlandsch-Indie
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 April 1927
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 6 Mei 1927
Sumber  -
Subjek WALVISSCHEN - JACHT
Status Peraturan Dicabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
Bahasa Bahasa Belanda
Lokasi DE GOUVERNEUR GENERAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Perikanan
Lampiran -


Staatsblad
Staatsblad No 145 Tahun 1927

Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie

Infografis






Staatsblad
Staatsblad No 145 Tahun 1927

Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie

Video



Mulai


790 dari 824 Staatsblad
Staatsblad
Staatsblad No 144 Tahun 1927

Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie

Lembar Kerja Peraturan



Tipe Dokumen Staatsblad
Judul Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 144 Jaar 1927 Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie
T.E.U. Badan / Pengarang Staatsblad van Nederlandsch-Indie
No. Peraturan 144
Jenis/Bentuk Peraturan Staatsblad van Nederlandsch-Indie
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan VISSCHERIJ - ALGEMEENE REGELING
Tempat Penetapan Nederlandsch-Indie
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 April 1927
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan -
Sumber  -
Subjek
VISSCHERIJ - ALGEMEENE REGELING
Status Peraturan Dicabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
Bahasa Bahasa Belanda
Lokasi DE GOUVERNEUR GENERAL VAN NEDERLANDSCH-INDIE
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara, Perikanan
Lampiran -


Staatsblad
Staatsblad No 144 Tahun 1927

Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie

Infografis






Staatsblad
Staatsblad No 144 Tahun 1927

Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie

Video



Mulai