Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
T.E.U. Badan / Pengarang
Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan
30
Jenis/Bentuk Peraturan
Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan
UU
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan
27 Oktober 2014
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan
27 Oktober 2014
Sumber
LN 2014 (292): 99 hlm
Subjek
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Status Peraturan
Berlaku
Diubah:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
T.E.U. Badan / Pengarang
Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan
30
Jenis/Bentuk Peraturan
Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan
UU
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan
27 Desember 2002
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan
27 Desember 2002
Sumber
LN 2002 (137): 40 hlm
Subjek
PEMBERANTASAN - TINDAK PIDANA - KORUPSI
Status Peraturan
Berlaku
Diubah:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
Dicabut sebagian:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 dinyatakan tidak berlaku;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 17 dinyatakan tidak berlaku; dan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Lembar Kerja Peraturan
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
T.E.U. Badan / Pengarang
Indonesia.Kementerian Sekretariat Negara
No. Peraturan
28
Jenis/Bentuk Peraturan
Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan
UU
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan
19 Mei 1999
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan
19 Mei 1999
Sumber
LN 1999 (75): 18 hlm
Subjek
BERSIH - BEBAS - KORUPSI
Status Peraturan
Tidak Berlaku
Riwayat Status:
1. dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII
2. diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
T.E.U. Badan / Pengarang
Indonesia
No. Peraturan
1
Jenis/Bentuk Peraturan
Undang-Undang
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan
UU
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan
2 Januari 2026
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan
2 Januari 2026
Sumber
LN 2026 (1): 260 hlm
Subjek
PENYESUAIAN PIDANA - UNDANG-UNDANG
Status Peraturan
Berlaku
Catatan:
Dalam hal terdapat ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini, berlaku ketentuan Pasal I sampai dengan Pasal III.
