Kemenko Infra Gelar Rapat Harmonisasi Rancangan Permenko tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Tingkat Organisasi
Kemenko Infra Gelar Rapat Harmonisasi Rancangan Permenko tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Tingkat Organisasi
Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (RPermenko) tentang Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Tingkat Organisasi di lingkungan Kemenko Infra pada tanggal 6 November 2026.
Rapat harmonisasi dipimpin oleh Direktur Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum, dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, Inspektur, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Sekretaris Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, serta perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Harmonisasi ini dilaksanakan untuk menyelaraskan substansi RPermenko dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional beserta ketentuan pelaksanaannya. Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan kejelasan pengaturan mengenai struktur, pembagian peran dan tanggung jawab, serta mekanisme penerapan MRPN ditingkat organisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Muhammad Jalu W. R. selaku Inspektur Kemenko Infra, menyampaikan harapannya, “Harapan kami, melalui forum harmonisasi ini, seluruh norma dalam rancangan peraturan dapat dirumuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan multitafsir, dapat diimplementasikan, serta memberikan kepastian peran bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan MRPN tingkat organisasi” ujarnya.
Pembahasan mencakup penguatan struktur penyelenggaraan MRPN melalui penerapan model tiga lini (three lines model), yang mengatur pembagian peran dan tanggung jawab antara Unit Pemilik Risiko, Unit Manajemen Risiko, dan fungsi pengawasan internal. Selain itu, dibahas kerangka kerja penerapan MRPN yang meliputi komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian dan perlakuan risiko, pemantauan dan evaluasi, serta dokumentasi dan pelaporan. Penguatan budaya risiko juga menjadi perhatian melalui kepemimpinan, tata kelola dan akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Aspek penguatan budaya risiko juga menjadi perhatian, antara lain melalui peran kepemimpinan, tata kelola dan akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pembahasan turut mencakup dukungan sistem informasi manajemen risiko, integrasi MRPN ke dalam dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, pendanaan, serta keterkaitan penerapan MRPN tingkat organisasi dengan MRPN lintas sektor.
Dalam proses harmonisasi, para peserta menyepakati sejumlah penyempurnaan rumusan pasal, penyesuaian istilah, serta penegasan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit. Penyesuaian juga dilakukan terhadap lampiran agar selaras dengan ketentuan dalam batang tubuh rancangan peraturan.
Setelah melalui tahap harmonisasi, RPermenko tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses penyempurnaan sesuai dengan hasil pembahasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kemenko Infra dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko guna mendukung pencapaian tujuan organisasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
