INFORMASI DETAIL KAJIAN HUKUM
JENIS
:
Kajian Hukum
JUDUL
:
Pengukuran Dampak Penerapan Kebijakan Bebas Kendaraan Lebih Dimensi-Lebih Muatan Terhadap Biaya Logistik, Inflasi, dan Perekonomian
TAHUN
:
2025
PEMRAKARSA
:
Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
KETERANGAN
:
Kajian terkait Pengukuran Dampak Penerapan Kebijakan Bebas Kendaraan Lebih Dimensi-Lebih Muatan Terhadap Biaya Logistik, Inflasi, dan Perekonomian yang disusun bersama oleh Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan merupakan kajian yang bertujuan untuk Menganalisis dampak kebijakan bebas kendaraan lebih dimensi-lebih muatan terhadap biaya logistik. 2) Menganalisis dampak kebijakan bebas kendaraan lebih dimensi-lebih muatan terhadap inflasi. 3) Menganalisis dampak kebijakan bebas kendaraan lebih dimensi-lebih muatan terhadap perekonomian yang nantinya akan dijadikan sebagai bagian dari strategi reformasi sistem logistik nasional. Kajian ini menjadi bagian dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional dan Rencana Aksi Nasional Logistik, yang mencakup pengendalian dan penegakan hukum.