Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan No 1 Tahun 2026

tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewliyahan

Lembar Kerja Peraturan

Tipe : Peraturan Perundang-undangan
Judul : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewliyahan
T.E.U. Badan / Pengarang : Indonesia.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
No. Peraturan : 1
Jenis/Bentuk Peraturan : Peraturan Menteri
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan : Permen
Tempat Penetapan : Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan : 26 Januari 2026
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan : 05 Februari 2026
Sumber : BN 2026 (84): 34 hlm
Subjek : KONFLIK KEPENTINGAN - PENGELOLAAN
Status Peraturan :

Berlaku

Mencabut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

 
Bahasa : Bahasa Indonesia
Lokasi : Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
Bidang Hukum : Hukum Administrasi Negara
Lampiran :

-
Peraturan Pelaksanaan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
Peraturan Terkait :
  1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tentang Kementerian Negara
  3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
  4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
Dokumen Terkait Peraturan :

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator

Naskah Urgensi

Risalah Pembahasan
Materi Pokok Abstrak :

KONFLIK KEPENTINGAN -  PENGELOLAAN

2026

PERMENKOINFRA NO. 1, BN 2026/84, 34 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

ABSTRAK

:
  • untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik serta berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, setiap instansi pemerintah mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan.

 

  
  • Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 145 Tahun 2024; PERMENKOINFRA No. 1 Tahun 2024; PERMENPANRB No. 17 Tahun 2024.

 

 
  • Peraturan Menteri Koordinator mengatur mengenai pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang meliputi jenis, sumber dan konflik kepentingan, kewajiban pegawai dalam melakukan deklarasi serta pencatatan kepentingan pribadi, mekanisme pencegahan dan pengendalian oleh atasan, penerapan masa tunggu (cooling off period), serta sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi guna memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan pribadi.

Catatan

:
  • Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2026;
  • Pada saat Permenko ini berlaku, Permenko Maritim No. 8 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  • Lampiran 20 hlm.
Jumlah Unduhan : 51 Kali Unduh
Jumlah Tayang : 548 Kali Tayang
Kelengkapan Data:
Abstrak Unduh