ABSTRAK

:

• Untuk mendukung optimalisasi pemanfaata dan pengelolaan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan visi misi kementerian, diperlukan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan kerja sama, maka perlu diatur Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

• Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Pepres 140 Tahun 2024; Perpres No. 145 Tahun 2024; Permenko Infra No. 1 Tahun 2024.

• Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian indikator kinerja utama. Kerja sama dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan luar negeri dalam berbagai bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, dengan memperhatikan kepentingan nasional, kepastian hukum, efektivitas, serta akuntabilitas. Diatur juga mengenai jenis dan substansi perjanjian kerja sama, tahapan proses mulai dari perencanaan, penyusunan, penandatanganan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perubahan, perpanjangan, dan pengakhiran kerja sama, pendanaan, serta penyelesaian perbedaan melalui musyawarah mufakat.

CATATAN

:

1. Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2025;
2. Perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku sepanjang menjadi lingkup tugas Kementerian Koordinator masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
3. Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No. 2 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.