Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
Lembar Kerja Peraturan
| Tipe |
: |
Peraturan Perundang-undangan |
| Judul |
: |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan |
| T.E.U. Badan / Pengarang |
: |
Indonesia.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| No. Peraturan |
: |
17 |
| Jenis/Bentuk Peraturan |
: |
Peraturan Menteri |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan |
: |
Permen |
| Tempat Penetapan |
: |
Jakarta |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan |
: |
31 Oktober 2024 |
| Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan |
: |
08 November 2024 |
| Sumber |
: |
BN 2024 (815): 39 hlm |
| Subjek |
: |
KONFLIK KEPENTINGAN - PENGELOLAAN |
| Status Peraturan |
: |
Berlaku
Mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan |
| Bahasa |
: |
Bahasa Indonesia |
| Lokasi |
: |
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| Bidang Hukum |
: |
Hukum Administrasi Negara |
| Lampiran |
: |
- |
| Peraturan Pelaksanaan |
: |
- |
| Peraturan Terkait |
: |
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
|
| Dokumen Terkait Peraturan |
: |
- |
| Materi Pokok Abstrak |
: |
- |
| Jumlah Unduhan |
: |
0 Kali Unduh |
| Jumlah Tayang |
: |
1 Kali Tayang |