Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ID / EN
Advance Search
Semua Jenis
Semua Jenis
Undang - Undang Dasar
Ketetapan MPR
Undang - Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Keputusan Presiden
Instruksi Presiden
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Transmigrasi
Peraturan Menteri Perhubungan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Surat Keputusan Bersama
Pengumuman
Pedoman Menteri
Staatsblad
Surat Edaran
Jurnal Hukum
Peraturan Menteri Hukum
Hukum Administrasi Negara
Semua Tema
Perkeretaapian
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pendaftaran Tanah
Jasa Konstruksi
Tata Ruang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Penerbangan
Sumber Daya Air
Hukum Administrasi Negara
Kepegawaian
Keuangan
Perizinan
Penatagunaan Tanah
Pengendalian Hak Atas Tanah
Pengadaan Tanah
Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
Pelayaran
Hukum Pidana
Pilih Tahun
Semua Tahun
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1980
1979
1977
1976
1971
1964
1934
1927
1920
1916
Semua Lembaga & Instansi
Semua Lembaga & Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 26 peraturan
Kementerian Sekretariat Negara 234 peraturan
Sekretariat Kabinet 8 peraturan
Kementerian Perhubungan 9 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat 7 peraturan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 25 peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 60 peraturan
Kementerian Keuangan 10 peraturan
Kementerian Pekerjaan Umum 3 peraturan
Badan Kepegawaian Negara 11 peraturan
Surat Keputusan Bersama 12 peraturan
Surat Edaran Bersama 1 peraturan
Kementerian Kesehatan 1 peraturan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 8 peraturan
Mahkamah Konstitusi 1 peraturan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Agama 1 peraturan
Mahkamah Agung 2 peraturan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Transmigrasi
Kementerian Hukum 1 peraturan
821 dari 824 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Berlaku
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2026

tentang Pengambilalihan dan Pengoperasian Jalan Tol Setelah Masa Konsesi Berakhir
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2026

tentang Pengambilalihan dan Pengoperasian Jalan Tol Setelah Masa Konsesi Berakhir

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pengambilalihan dan Pengoperasian Jalan Tol Setelah Masa Konsesi Berakhir
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pekerjaan Umum
No. Peraturan 12
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 29 Mei 2026
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 15 Juni 2026
Sumber  BN 2026 (390): 14 hlm
Subjek  PENGAMBILALIHAN – KONSESI – JALAN TOL
Status Peraturan

Berlaku
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2026

tentang Pengambilalihan dan Pengoperasian Jalan Tol Setelah Masa Konsesi Berakhir

Infografis





Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2026

tentang Pengambilalihan dan Pengoperasian Jalan Tol Setelah Masa Konsesi Berakhir

Video


Mulai


822 dari 824 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Berlaku
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 10 Tahun 2026

tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 10 Tahun 2026

tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pekerjaan Umum
No. Peraturan 10
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 13 Mei 2026
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 26 Mei 2026
Sumber  BN 2026 (345): 15 hlm
Subjek ASPAL BUTON - PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI - JALAN
Status Peraturan

Berlaku

Mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum 
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 10 Tahun 2026

tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan

Infografis





Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 10 Tahun 2026

tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan

Video


Mulai


823 dari 824 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Berlaku
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2025

tentang Pelaksanaan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol
Kelengkapan Data:
Link Akses Unduh
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2025

tentang Pelaksanaan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia.Kementerian Pekerjaan Umum
No. Peraturan 2
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 17 Oktober 2025
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 28 Oktober 2025
Sumber  BN 2025 (882):34 hlm
Subjek JALAN TOL - WEWENANG
Status Peraturan

Mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2025

tentang Pelaksanaan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol

Infografis





Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2025

tentang Pelaksanaan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol

Video


Mulai


824 dari 824 Peraturan Menteri Hukum
Berlaku
Peraturan Menteri Hukum No 7 Tahun 2026

tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi
Kelengkapan Data:
Unduh
Peraturan Menteri Hukum
Peraturan Menteri Hukum No 7 Tahun 2026

tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi

Lembar Kerja Peraturan


Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan
Judul Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 tahun 2026 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi
T.E.U. Badan / Pengarang Indonesia. KementerianHukum
No. Peraturan 7
Jenis/Bentuk Peraturan Peraturan Menteri 
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan Permen
Tempat Penetapan Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan 15 Januari 2026
Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan 21 Januari 2026
Sumber  BN 2026 (47): 27 hlm
Subjek PENGHARMONISASIAN - PEMBULATAN - PEMANTAPAN KONSEPSI
Status Peraturan

Berlaku

Mencabut:

  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Bahasa Bahasa Indonesia
Lokasi Kementerian Hukum
Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Lampiran -

Peraturan Menteri Hukum
Peraturan Menteri Hukum No 7 Tahun 2026

tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi

Infografis


-




Peraturan Menteri Hukum
Peraturan Menteri Hukum No 7 Tahun 2026

tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri/Badan/Lembaga/Komisi

Video


Mulai